DPRD Padang Pariaman Mulai Bahas Empat Ranperda Tahun 2026

Pariaman, — DPRD Kabupaten Padang Pariaman menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati Padang Pariaman terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2026, di Ruang Sidang DPRD Padang Pariaman, Pada Kamis (20/09/26)

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, Firman,S Si, dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala OPD, pimpinan BUMD, serta undangan lainnya.

Nota penjelasan Bupati Padang Pariaman tersebut, dibacakan oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat,Se.MM. Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah menjelaskan bahwa keempat Ranperda tersebut disusun untuk menyesuaikan regulasi sekaligus menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Adapun empat Ranperda yang diajukan yakni:
• Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
• Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
• Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
• Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Saiyo Sakato.

Salah satu Ranperda yang menjadi perhatian adalah terkait perumahan dan permukiman kumuh. Regulasi ini diharapkan mampu mencegah munculnya kawasan kumuh baru sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat agar lebih layak, aman, nyaman dan sehat.

Sementara itu, perubahan regulasi perangkat daerah dan pengelolaan barang milik daerah dilakukan untuk menyesuaikan kelembagaan serta tata kelola aset daerah dengan ketentuan terbaru. Sedangkan Ranperda tentang Bank Perekonomian Rakyat Saiyo Sakato diarahkan untuk memperkuat peran BUMD dalam mendukung perekonomian daerah dan masyarakat.

Setelah penyampaian nota penjelasan ini, keempat Ranperda akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tepat, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Padang Pariaman.