Pemkab Padang Pariaman Sampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Fraksi terhadap Empat Ranperda

Pariaman– Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Kabupaten Padang Pariaman terhadap nota penjelasan Bupati mengenai empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

Jawaban eksekutif tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Rahmat Hidayat, SE.
MM.  Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Aprinaldi,S.Pd.M.Pd.AIFO serta didampingi oleh Wakil Ketua Wira Satria,S.Sos berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (26/8/2026).

Delapan fraksi DPRD sebelumnya telah menyampaikan pandangan umum melalui masing-masing juru bicara. Pandangan tersebut berisi masukan, pertanyaan, saran, serta sejumlah catatan terhadap empat Ranperda yang diajukan pemerintah daerah.

Empat Ranperda tersebut masing-masing membahas pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; perubahan kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; perubahan kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; serta Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Saiyo Sakato.

Dalam jawabannya, pemerintah daerah menyambut baik seluruh masukan dan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Masukan tersebut dinilai sebagai bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan serta upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah sependapat dengan pandangan fraksi yang menekankan pentingnya pencegahan kawasan kumuh baru.

Upaya tersebut akan dilakukan melalui perencanaan yang terintegrasi, termasuk penyediaan infrastruktur dasar, air minum, sanitasi, drainase, persampahan, serta pengelolaan lingkungan yang baik. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan kawasan kumuh sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Untuk Ranperda perubahan kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pemerintah daerah menyatakan bahwa penataan struktur perangkat daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

Penataan kelembagaan diharapkan mampu menciptakan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, proporsional, serta responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Sementara itu, terhadap Ranperda perubahan kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah menegaskan pentingnya pendataan dan pengamanan seluruh aset daerah.

Pengelolaan aset akan diarahkan agar lebih tertib, transparan dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah juga mendorong modernisasi sistem informasi aset sehingga proses inventarisasi, kodifikasi, penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

Pada Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Saiyo Sakato, pemerintah daerah menegaskan bahwa penyesuaian regulasi dan perubahan nama perusahaan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif.

Perubahan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan, memperbaiki tata kelola dan meningkatkan efisiensi operasional sehingga perusahaan dapat berkembang menjadi lebih sehat, kompetitif dan berkelanjutan.

BPR Saiyo Sakato juga diarahkan untuk semakin dekat dengan masyarakat, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pedagang kecil, petani dan nelayan.

Produk pinjaman diharapkan dapat dibuat lebih kompetitif dan mudah diakses dengan tetap memperhatikan prinsip keamanan dan kehati-hatian perbankan.

Dalam penyampaian jawaban eksekutif tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan apresiasi terhadap pandangan seluruh fraksi DPRD.

Berbagai masukan, saran, pertanyaan maupun kritik yang disampaikan fraksi-fraksi dinilai sebagai bagian dari proses pembahasan yang konstruktif untuk menghasilkan peraturan daerah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap pembahasan empat Ranperda tersebut dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.